Indonesia - Baru-baru ini perempuan Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan berdasarkan laporan Human Right Watch (HRW) pada bulan November 2014 mengenai tes keperawanan bagi perempuan saat ujian masuk menjadi anggota TNI.
Dalam laporan HRW tersebut menampilkan wawancara dengan seorang petugas militer wanita yang mengatakan uji keperawanan tersebut membuat mereka trauma.
Proses tes keperawanan tersebut dilakukan dengan cara uji dua jari untuk menentukan apakah selaput dara masih utuh. Tujuannya konon untuk merekrut "orang terbaik" bagi angkatan bersenjata. Namun yang lebih memalukannya lagi, tes tersebut dilakukan oleh dokter laki-laki.
Human Rights Watch berusaha melobi negara-negara yang menghadiri Konferensi Internasional Kedokteran Militer (The International Committee on Military Medicine) di Bali pekan depan, termasuk Australia, untuk mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo agar menghapuskan tes yang "diskriminatif dan invasif" tersebut.
Nisha Varia, kepala pengacara hak perempuan Human Rights Watch, mengatakan tes keperawanan "menyakitkan dan memalukan" tidak bermanfaat apa pun untuk memperkuat keamanan nasional.
"Presiden Joko Widodo harus mengatur lurus militer dan segera menghapuskan persyaratan dan mencegah semua rumah sakit militer dari penyelenggaraan hal itu," kata Nisha seperti yang dilansir stuff.co.nz.
Human Rights Watch telah mengirimkan surat kepada panitia Konferensi Internasional Kedokteran Militer dan ke 16 negara-negara anggotanya termasuk Australia, untuk meminta mereka agar mendesak militer Indonesia untuk menghentikan semua tes keperawanan.
Juru Bicara TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan tes keperawanan tersebut ditujukan kepada kandidat perempuan sebagai bagian dari tes kesehatan sebelum tergabung.[JD]
 |
| Foto: mpmania.com (clipart) |
Proses tes keperawanan tersebut dilakukan dengan cara uji dua jari untuk menentukan apakah selaput dara masih utuh. Tujuannya konon untuk merekrut "orang terbaik" bagi angkatan bersenjata. Namun yang lebih memalukannya lagi, tes tersebut dilakukan oleh dokter laki-laki.
Human Rights Watch berusaha melobi negara-negara yang menghadiri Konferensi Internasional Kedokteran Militer (The International Committee on Military Medicine) di Bali pekan depan, termasuk Australia, untuk mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo agar menghapuskan tes yang "diskriminatif dan invasif" tersebut.
Nisha Varia, kepala pengacara hak perempuan Human Rights Watch, mengatakan tes keperawanan "menyakitkan dan memalukan" tidak bermanfaat apa pun untuk memperkuat keamanan nasional.
"Presiden Joko Widodo harus mengatur lurus militer dan segera menghapuskan persyaratan dan mencegah semua rumah sakit militer dari penyelenggaraan hal itu," kata Nisha seperti yang dilansir stuff.co.nz.
Human Rights Watch telah mengirimkan surat kepada panitia Konferensi Internasional Kedokteran Militer dan ke 16 negara-negara anggotanya termasuk Australia, untuk meminta mereka agar mendesak militer Indonesia untuk menghentikan semua tes keperawanan.
Juru Bicara TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan tes keperawanan tersebut ditujukan kepada kandidat perempuan sebagai bagian dari tes kesehatan sebelum tergabung.[JD]
