Indonesia - Sebutan Anies Baswedan sebagai Bapak Politik Identitas Indonesia disematkan oleh warganet (netizen). Apa artinya dan apa buktinya?
Anies Baswedan disebut warganet sebagai Bapak Politik Identitas Indonesia. Foto: wikipedia.org |
Setelah mendapat titel sebagai Gubernur Terbodoh dalam pencarian di Google, titel baru untuk Anies Baswedan kembali muncul.
Titel Anies Baswedan sebagai Bapak Politik Identitas Indonesia menjadi viral setelah disebut oleh Denny Siregar, seorang penggiat media sosial dalam akun Twitternya @Dennysiregar7 pada 17 Juni 2022.
Sebelumnya, dalam cuitannya pada 2 Juni 2022, Denny menyebut bahwa bapak politik identitas itu ada di DKI.
Apa artinya Anies Baswedan sebagai Bapak Politik Identitas Indonesia dan mengapa titel ini disematkan kepada Anies?
Arti Politik Identitas
"Politik identitas itu bukan sekedar baju. Politik identitas ialah pemaksaan kehendak secara ekstrim atau dgn cara paksa identitas tertentu dalam sebuah even politik. Bahayanya politik identitas muncul perpecahan karena unsur pemaksaan itu," kata Denny menjelaskan, pada Senin (20/6/2022) di akun Twitternya.
Menurut buku Routledge Handbook of Ecocultural Identity
oleh Milstein, T. dan Castro-Sotomayor, J., politik identitas adalah
pendekatan politik orang-orang dari ras, agama, jenis kelamin, latar
belakang sosial, kelas sosial, lingkungan tertentu, atau faktor
pengidentifikasi lainnya untuk mengembangkan agenda politik yang
didasarkan pada identitas ini.
Dan menurut artikel Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas oleh Alfaqi, M. Z dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 28(2), politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut.
Singkatnya,
politik identitas adalah cara-cara berpolitik dengan menggunakan
identitas seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya memenangkan pemilu atau pilkada atau juga untuk mempertahankan kekuasaan.
Dari pengertian di atas, politik identitas adalah sebuah alat atau cara berpolitik dengan menggunakan SARA (suku, agama, ras, antar golongan) untuk tujuan tertentu yang dapat digunakan oleh para politikus manapun termasuk pemerintah maupun oposisi.
Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan golongan agama tertentu agar kelompok agama tersebut tetap mendukung jalannya pemerintahan. Di sisi lain, oposisi mengeluarkan isu agama dan mendekati kelompok agama tertentu dan melakukan fitnah terkait agama untuk mengumpulkan kekuatan menggulingkan kekuasaan pemerintah.
Apa Arti dari Anies Baswedan Bapak Politik Identitas Indonesia
Anies Baswedan disebut sebagai Bapak Politik Identitas Indonesia oleh warganet bukan hanya kebetulan atau tanpa jejak.
Anies Baswedan disebut sebagai Bapak Politik Indonesia karena ia dianggap menggunakan SARA (suku, agama, ras, antar golongan) untuk tujuan tertentu terutama untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Banyak pihak , termasuk pakar politik dari LIPI berpendapat bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah pemilihan kepala daerah terburuk dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia karena didominasi politisasi isu SARA.
Warganet, khususnya mereka yang tergabung dalam kelompok Nasionalis mengumpulkan sejumlah bukti dan fakta khususnya dari internet yang disebut dengan jejak digital bagaimana Anies Baswedan sebagai kontestan calon gubernur DKI Jakarta waktu itu dianggap memanfaatkan isu SARA untuk memenangkan kekuasaan di Pilgub DKI Jakarta 2017.
Jejak digital Anies yang dianggap para warganet sebagai bentuk ia melakukan politik identitas di antaranya:
- Menerima dukungan dari kelompok agamis garis keras termasuk HTI dan FPI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Hal ini di antaranya termasuk saat Anies mengunjungi Rizieq Shihab pemimpin FPI setelah pulang dari Arab Saudi.
- Membiarkan para pendukungnya menggunakan isu penolakan melakukan salat terhadap jenazah Muslim pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
- Menggunakan istilah pribumi dalam pidato resminya saat memenangkan Pilkada DKI. Istilah pribumi dan non pribumi sendiri telah dilarang penggunaannya untuk para pejabat berdasarkan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 sebagai bentuk peniadaan diskriminasi.
- Mengganti 22 nama jalan di Jakarta dengan nama-nama tokoh Betawi di saat menjelang akhir masa jabatannya. Warganet menduga ini dilakukan Anies untuk menarik simpati warga Betawi sebagai salah satu cara mengamankan posisinya jika ia maju kembali sebagai gubernur pada Pilkada DKI di 2024.
Warganet menilai bahwa titel Anies Baswedan sebagai Bapak Politik Identitas Indonesia telah menempel begitu lekat tidak dapat dihilangkan begitu saja akibat manuver kotornya di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang meninggalkan trauma.
Usaha pendukung Anies yang membelanya dengan berupaya mengalihkan titel Bapak Politik Identitas Indonesia kepada lawan politiknya diangap sebagai pembelaan yang mengada-ada karena jejak digital lebih banyak mengarah kepada dirinya, apalagi tidak ada penolakan darinya terhadap dukungan dari kaum agamis ekstremis dan intoleran pengasong ideologi khilafah.
Pepatah mengatakan: "Burung berbulu sama berkumpul bersama" yang berarti manusia sebagai makhluk sosial berkecenderungan akan berkumpul dan berteman bersama dengan manusia-manusia lain yang sedikit banyak memiliki sifat, karakter, pemahaman, pemikiran, dll. yang sama.
Begitu pula Anies dengan para pendukungnya. Mereka tidak bisa dipisahkan dalam kencenderungan karakter berpolitiknya. Jika ingin mengetahui sedikit banyak karakter berpolitik Anies lihatlah pada para pendukungnya. Begitu pula sebaliknya.[JD]