Indonesia - Politik identitas merupakan fenomena sosial dan politik yang semakin menonjol di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Politik identitas mengacu pada proses pembentukan identitas berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti agama, etnis, bahasa, dan gender. Sementara itu, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan rakyat dan prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan.
Namun, dampak politik identitas pada demokrasi di Indonesia menjadi semakin meruncing. Polaritas dan konflik yang terjadi dalam politik identitas memengaruhi proses demokrasi di Indonesia.
Sebagai contoh kasus adalah saat Pilkada DKI Jakarta 2017 ketika salah satu kontestan calon gubernur yaitu Anies Baswedan diduga melakukan politik identitas untuk kemenangannya dengan menggunakan isu agama dan etnis dengan memanfaatkan dukungan dari kelompok-kelompok Islam radikal yang melakukan ancaman dan intimidasi terhadap pendukung kontestan lawannya.
Hingga sekarang peristiwa kelam tersebut membayangi perpolitikan di Indonesia dan Anies Baswedan disebut sebagai Bapak Politik Identitas oleh netizen Indonesia.
Dalam artikel ini, akan dibahas dampak politik identitas pada demokrasi di Indonesia.
Politik identitas merujuk pada strategi politik yang menggunakan identitas sosial, seperti agama, suku, jenis kelamin, orientasi seksual, atau ras, untuk memobilisasi dukungan politik dari kelompok yang memiliki identitas yang sama. Dalam politik identitas, kelompok-kelompok tersebut digambarkan sebagai memiliki kepentingan bersama dan diperlakukan sebagai blok pemilih yang homogen, yang sering kali berlawanan dengan kelompok-kelompok lain.
Politik identitas dapat digunakan untuk memperkuat solidaritas dalam kelompok yang sama, tetapi seringkali juga dapat memicu polarisasi, diskriminasi, dan konflik antara kelompok yang berbeda. Selain itu, politik identitas juga dapat membatasi partisipasi politik, karena fokusnya hanya pada kelompok yang memiliki identitas yang sama, bukan pada kepentingan umum dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam beberapa kasus, politik identitas juga dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan kebebasan berbicara dan berpendapat.
Dampak Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia
Berikut dampak-dampak yang bisa timbul dari politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia.
1. Pembatasan Partisipasi Politik
Politik identitas dapat membatasi partisipasi politik dari kelompok minoritas yang dianggap berbeda oleh kelompok mayoritas. Hal ini dapat terjadi ketika kelompok mayoritas menggunakan politik identitas untuk memperkuat kepentingan mereka, sementara kelompok minoritas menjadi kurang berdaya dalam proses politik. Pembatasan partisipasi politik ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang inklusif (menerima orang-orang dari berbagai latar belakang, kepercayaan, dan identitas dalam masyarakat tanpa diskriminasi atau eksklusi).
2. Polaritas dan Konflik
Politik identitas dapat memicu polarisasi dan konflik di masyarakat. Perbedaan dalam identitas, nilai, dan kepentingan dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan perpecahan. Hal ini dapat menghambat proses demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kesepakatan dan dialog yang inklusif.
3. Pengaruh Terhadap Media
Politik identitas juga memengaruhi peran media dalam membentuk opini publik. Media dapat menggunakan politik identitas untuk memperkuat sudut pandang kelompok tertentu, sehingga menghasilkan narasi yang tidak inklusif. Pengaruh media ini dapat memperparah polarisasi dan konflik dalam masyarakat.
4. Tantangan Terhadap Kebijakan Publik Inklusif
Politik identitas juga merupakan tantangan terhadap pembentukan kebijakan publik yang inklusif. Kebijakan publik harus mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara merata, tanpa memandang identitas atau kelompok tertentu. Namun, politik identitas dapat mempengaruhi kebijakan publik sehingga kepentingan kelompok mayoritas lebih diutamakan.
5. Ancaman Terhadap Hak Asasi Manusia
Politik identitas juga dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia. Perpecahan dan konflik yang ditimbulkan oleh politik identitas dapat memperburuk situasi hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti intoleransi agama, penindasan terhadap kelompok etnis, dan diskriminasi gender.
Dalam rangka menjaga demokrasi yang inklusif dan meminimalisir dampak negatif politik identitas, diperlukan kesepakatan dan dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda. Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis multikulturalisme juga dapat membantu membangun kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan dan keragaman. Selain itu, partai politik juga dapat berperan dalam meminimalisir dampak negatif politik identitas dengan mempromosikan nilai-nilai yang inklusif dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
Pada tingkat pemerintah, perlu adanya pengawasan dan tindakan tegas terhadap tindakan diskriminatif dan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan politik identitas sebagai alat untuk memperkuat kepentingan mereka. Selain itu, pembentukan kebijakan publik yang inklusif dan mewakili seluruh masyarakat juga perlu diupayakan.
Kesimpulan
Dalam rangka membangun demokrasi yang inklusif, kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai nilai yang fundamental. Politik identitas seharusnya tidak digunakan untuk memecah belah masyarakat, melainkan untuk memperkuat persatuan dan membangun solidaritas di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh masyarakat.[JD]
