Myanmar - Pernyataan John McKissick, seorang pejabat UNHCR yang mengatakan adanya pembersihan etnis Rohingya adalah tidak mendasar dan tidak mewakili UNHCR sebagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Penasihat Negara (State Counsellor’s Office) Myanmar Minggu (27/11/2016), delegasi Myanmar untuk PBB telah mengajukan protes resmi dalam menanggapi wawancara pejabat UNHCR dengan BBC pada 24 November 2016.
Pernyataan dari Kantor Penasihat Negara Myanmar mengatakan U Htin Linn, wakil tetap Myanmar untuk PBB di Jenewa, menuntut pertemuan darurat dengan badan pengungsi PBB untuk memprotes pernyataan salah satu pejabat UNHCR, dan pada 25 November bertemu dengan asisten komisaris tinggi UNHCR untuk perlindungan, Volker Türk.
John McKissick, kepala badan pengungsi PBB di kota perbatasan Bangladesh, Cox Bazaar, dilaporkan mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah Myanmar memiliki "tujuan akhir pembersihan etnis dari minoritas Muslim di Myanmar".
Pernyataan yang dimuat kantor berita BBC tersebut akhirnya menjadi acuan bagi media berita mainstream lainnya, termasuk media-media berita di Indonesia dengan judul-judul yang memberi kesan merupakan pernyataan resmi dari PBB.
Dalam laporan yang sama, BBC juga mengutip wakil direktur jenderal Kantor Kepresidenan Myanmar U Zaw Htay mengatakan John McKissick harus menjaga profesionalisme dan etika sebagai pejabat PBB karena komentarnya hanyalah tuduhan.
Menurut pernyataan Kantor Penasihat Negara tersebut, wawancara McKissick ini "tidak hanya melanggar kode etik personil PBB tetapi juga merusak kepercayaan dan keyakinan di mana ia ditempatkan, dan merusak kerja sama terhadap UNHCR oleh Myanmar"
Volker Türk dari UNHCR mengatakan pernyataan John McKissick di BBC tersebut bukan merupakan pernyataan resmi badan pengungsi tersebut tetapi dibuat hanya dalam kapasitas McKissick sebagai individu.
"UNHCR akan menelaah masalah tersebut dan akan memberikan respon yang tepat untuk permintaan dari perwakilan tetap Myanmar," kata pernyataan dari Kantor Penasihat Negara, seperti yang dilansir Myanmar Times, Senin (28/11/2016).
Dalam pernyataan terpisah Minggu (27/11/2016), kedutaan Myanmar di London keberatan dengan liputan BBC tentang negara bagian Rakhine yang di siaran "Muslim Rohingya dibenci dan diburu dari tanah Birma".
"Kami sangat kecewa karena menemukan bahwa program tersebut berdasarkan rumor, desas-desus dan pandangan sepihak yang jauh dari situasi yang sebenarnya," kata surat kedutaan besar Myanmar di London untuk BBC World Service.
"Kami juga sangat tidak setuju dengan program berita tersebut yang berisi tuduhan yang merupakan informasi palsu dan menyimpang," tambah surat tertanggal 25 November tersebut.
Kantor Berita BBC sendiri kerap menuai kritikan karena pemberitaannya yang tidak sesuai dengan fakta dan sikapnya yang bias seperti anti-Muslim, anti-Hindu, rasis, dan sebagainya, termasuk menutup-tutupi kasus skandal pelecehan seksual.
Isu Bengali yang mengklaim diri sebagai Rohingya kembali menyeruak kembali setelah pada tanggal 9 Oktober 2016 sekelompok teroris Muslim Rohingya menyerang pos penjaga perbatasan di Maungdaw, Rakhine dan menewaskan setidaknya 9 orang polisi. Sayangnya serangan teroris Muslim Rohingya ini tidak mendapatkan perhatian luas dari media berita mainstream.
Dalam penyelidikan oleh pemerintah negara bagian Rakhine menemukan bahwa sejumlah warga Muslim etnis Rohingya bersekongkol dengan para teroris Rohingya dengan sengaja membakar rumah dan properti mereka untuk mencari dana dan perhatian internasional.[JD]
 |
| John McKissick, melanggar kode etik PBB dengan pernyataannya yang tidak berdasar dan tidak mewakili UNHCR. |
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Penasihat Negara (State Counsellor’s Office) Myanmar Minggu (27/11/2016), delegasi Myanmar untuk PBB telah mengajukan protes resmi dalam menanggapi wawancara pejabat UNHCR dengan BBC pada 24 November 2016.
Pernyataan dari Kantor Penasihat Negara Myanmar mengatakan U Htin Linn, wakil tetap Myanmar untuk PBB di Jenewa, menuntut pertemuan darurat dengan badan pengungsi PBB untuk memprotes pernyataan salah satu pejabat UNHCR, dan pada 25 November bertemu dengan asisten komisaris tinggi UNHCR untuk perlindungan, Volker Türk.
John McKissick, kepala badan pengungsi PBB di kota perbatasan Bangladesh, Cox Bazaar, dilaporkan mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah Myanmar memiliki "tujuan akhir pembersihan etnis dari minoritas Muslim di Myanmar".
Pernyataan yang dimuat kantor berita BBC tersebut akhirnya menjadi acuan bagi media berita mainstream lainnya, termasuk media-media berita di Indonesia dengan judul-judul yang memberi kesan merupakan pernyataan resmi dari PBB.
Dalam laporan yang sama, BBC juga mengutip wakil direktur jenderal Kantor Kepresidenan Myanmar U Zaw Htay mengatakan John McKissick harus menjaga profesionalisme dan etika sebagai pejabat PBB karena komentarnya hanyalah tuduhan.
Menurut pernyataan Kantor Penasihat Negara tersebut, wawancara McKissick ini "tidak hanya melanggar kode etik personil PBB tetapi juga merusak kepercayaan dan keyakinan di mana ia ditempatkan, dan merusak kerja sama terhadap UNHCR oleh Myanmar"
Volker Türk dari UNHCR mengatakan pernyataan John McKissick di BBC tersebut bukan merupakan pernyataan resmi badan pengungsi tersebut tetapi dibuat hanya dalam kapasitas McKissick sebagai individu.
"UNHCR akan menelaah masalah tersebut dan akan memberikan respon yang tepat untuk permintaan dari perwakilan tetap Myanmar," kata pernyataan dari Kantor Penasihat Negara, seperti yang dilansir Myanmar Times, Senin (28/11/2016).
Dalam pernyataan terpisah Minggu (27/11/2016), kedutaan Myanmar di London keberatan dengan liputan BBC tentang negara bagian Rakhine yang di siaran "Muslim Rohingya dibenci dan diburu dari tanah Birma".
"Kami sangat kecewa karena menemukan bahwa program tersebut berdasarkan rumor, desas-desus dan pandangan sepihak yang jauh dari situasi yang sebenarnya," kata surat kedutaan besar Myanmar di London untuk BBC World Service.
"Kami juga sangat tidak setuju dengan program berita tersebut yang berisi tuduhan yang merupakan informasi palsu dan menyimpang," tambah surat tertanggal 25 November tersebut.
Kantor Berita BBC sendiri kerap menuai kritikan karena pemberitaannya yang tidak sesuai dengan fakta dan sikapnya yang bias seperti anti-Muslim, anti-Hindu, rasis, dan sebagainya, termasuk menutup-tutupi kasus skandal pelecehan seksual.
Isu Bengali yang mengklaim diri sebagai Rohingya kembali menyeruak kembali setelah pada tanggal 9 Oktober 2016 sekelompok teroris Muslim Rohingya menyerang pos penjaga perbatasan di Maungdaw, Rakhine dan menewaskan setidaknya 9 orang polisi. Sayangnya serangan teroris Muslim Rohingya ini tidak mendapatkan perhatian luas dari media berita mainstream.
Dalam penyelidikan oleh pemerintah negara bagian Rakhine menemukan bahwa sejumlah warga Muslim etnis Rohingya bersekongkol dengan para teroris Rohingya dengan sengaja membakar rumah dan properti mereka untuk mencari dana dan perhatian internasional.[JD]
